Ada satu kalimat yang cukup sering muncul dari importir, “Barang sudah keluar pelabuhan. Berarti urusan Bea Cukai sudah selesai, kan?”
Untuk pengeluaran barang, SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang) memang merupakan dokumen penting yang wajib ada, karena dokumen ini seperti “Tiket” atas persetujuan agar barang dapat dikeluarkan.
Tapi ada satu hal yang perlu dipahami importir, SPPB bukan berarti seluruh aspek kepabeanan dari transaksi tersebut tidak mungkin lagi diteliti. Setelah barang keluar dari kawasan pabean, Bea Cukai masih memiliki mekanisme pengawasan setelah pengeluaran barang (post clearance control).
Salah satunya adalah penelitian ulang yang dilakukan secara selektif berdasarkan “manajemen risiko”. Untuk impor, penelitian ulang dapat dilakukan terhadap pemberitahuan pabean dalam jangka waktu sampai 2 tahun sejak tanggal pendaftaran.
Lalu, Apa yang Bisa Menjadi Perhatian?
Misalnya, beberapa bulan setelah barang masuk gudang importir, perusahaan menerima permintaan data atau dokumen terkait transaksi impor sebelumnya. Invoice ada. Packing list ada. PIB juga ada. Tapi ketika diminta mencocokkan dengan transaksi sebenarnya, mulai muncul masalah:
- Purchase Order berbeda dengan invoice.
- Bukti pembayaran kepada supplier menunjukkan nilai yang berbeda karena terdapat diskon, tetapi mekanisme dan dasar pemberian diskon tersebut tidak terdokumentasi dengan baik
- Bukti atau komunikasi yang menjelaskan terbentuknya harga barang tidak terarsipkan secara sistematis.
- Atau dokumen pendukung transaksi tersimpan di tempat berbeda dan membutuhkan waktu untuk ditelusuri.
Di sinilah blind spot-nya.
Selama barang lancar keluar dan masuk gudang, masalah dokumentasi sering tidak terasa. Padahal, penelitian ulang dapat berkaitan dengan penetapan kembali perhitungan bea masuk dan pajak dalam rangka impor apabila ditemukan hal yang memengaruhi kewajiban tersebut.
Dalam konteks penelitian ulang impor, fokusnya antara lain dapat berkaitan dengan tarif dan/atau nilai pabean, hal ini sesuai dengan PMK 114 Tahun 2024 mengatur bahwa audit kepabeanan dapat mencakup pemeriksaan laporan keuangan, dokumen, data elektronik, dan sediaan barang yang berkaitan dengan kepabeanan dan cukai.
Karena itu, penyimpanan dokumen bukan pekerjaan administratif yang selesai ketika barang sudah diterima.
PMK 104 Tahun 2024 mewajibkan pihak yang melakukan kegiatan di bidang kepabeanan, termasuk importir, menyelenggarakan pembukuan. Buku, catatan, dokumen, surat, laporan keuangan, serta data elektronik terkait juga wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia dengan sistem yang menjamin keandalan data.
Lalu, Apakah Semua Ini Menjadi Tanggung Jawab PPJK?
Tidak sesederhana itu. PPJK memang membantu mengurus pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas kuasa importir. Namun, penggunaan jasa PPJK tidak otomatis membuat seluruh tanggung jawab importir atas transaksi komersial, pembukuan, dan rekam dokumennya berpindah kepada PPJK.
Karena itu, importir tetap perlu memastikan data transaksi yang diberikan kepada PPJK benar, dokumen pendukung tersedia, dan rekam transaksi tersimpan dengan baik.
Jadi, SPPB Itu Garis Finish atau Bukan?
Untuk pengeluaran barang, SPPB adalah milestone penting. Tetapi untuk kepatuhan dan dokumentasi, pekerjaan belum berhenti di sana.
Cara berpikir importir perlu digeser, SPPB berarti barang sudah mendapatkan persetujuan untuk dikeluarkan. Bukan berarti, “Semua data transaksi sudah pasti tidak akan pernah diteliti lagi.”
Di HSH Cargo, proses impor seharusnya tidak hanya dilihat sampai barang berhasil keluar pelabuhan. Data dan dokumen perlu dibangun secara konsisten sejak awal agar ketika transaksi lama perlu ditelusuri kembali, perusahaan tidak mulai mencari dokumen dari nol.
Karena pertanyaan pentingnya bukan hanya, “Barang sudah SPPB?”
Tetapi:
“Kalau enam bulan atau satu tahun lagi transaksi ini perlu dijelaskan kembali, apakah perusahaan Anda masih bisa menunjukkan data dan dokumennya dengan jelas?
Sudahkah setiap shipment impor Anda memiliki dokumentasi yang siap ditelusuri kembali ketika dibutuhkan?
Diskusikan proses impor Anda bersama HSH Cargo agar clearance, dokumentasi, dan risiko pasca-impor dapat dilihat sebagai satu rangkaian yang terkontrol.
