Memasuki November 2026, importir Indonesia menghadapi lingkungan perdagangan yang menuntut ketelitian lebih tinggi. Permendag Nomor 18 Tahun 2026 telah mengubah sejumlah ketentuan dalam Permendag Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.
Namun, ada persoalan yang sering luput dari perhatian pemilik bisnis. Banyak keputusan impor justru dibuat ketika barang sudah dibayar, bahkan ketika pengiriman sedang berjalan.
Supplier sudah mengirim proforma invoice (faktur sementara), harga disepakati, lalu uang muka ditransfer. Kelihatannya transaksi berjalan lancar.
Masalahnya, harga yang cocok belum tentu berarti barang siap diimpor secara legal dan menguntungkan.
Yang sering terjadi di lapangan, importir baru menghubungi penyedia jasa logistik setelah pemasok menyelesaikan produksi. Ketika ditemukan persoalan klasifikasi barang, perizinan, atau biaya pengiriman, ruang untuk memperbaiki keputusan sudah semakin sempit.
Menurut pengalaman saya, ada empat keputusan yang seharusnya selesai sebelum importir menerbitkan purchase order (PO atau pesanan pembelian) dan membayar uang muka.
Pertama, pastikan identitas barang dan rencana klasifikasi HS.
Jangan langsung menggunakan kode HS (Harmonized System, sistem klasifikasi barang internasional) yang diberikan pemasok.
Ambil contoh importir komponen mesin dari China. Pemasok mungkin mencantumkan kode berdasarkan ketentuan ekspor negaranya. Padahal, klasifikasi untuk pemberitahuan impor Indonesia harus mengacu pada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI).
Importir perlu mengetahui material, fungsi, spesifikasi teknis, dan penggunaan barang. Kesalahan klasifikasi dapat memengaruhi tarif bea masuk, pajak, perizinan, serta kelayakan penggunaan tarif preferensi.
Kedua, pastikan persyaratan lartas sebelum barang dibeli.
Lartas merupakan ketentuan larangan dan pembatasan yang dapat menentukan apakah barang boleh masuk dan dokumen apa yang harus dipenuhi.
Nah ini nih yang sering terlambat diperiksa.
Barang sudah dibayar, tetapi importir baru mengetahui adanya persyaratan perizinan atau standar teknis tertentu. Akibatnya, pengiriman harus ditunda atau barang berisiko tertahan saat proses kepabeanan.
Periksa ketentuan melalui Indonesia National Trade Repository (INTR) pada portal INSW dan pastikan persyaratan yang relevan dapat dipenuhi sesuai waktu yang diwajibkan.
Ketiga, tentukan pembagian biaya dan risiko dengan pemasok.
Harga barang murah belum menggambarkan seluruh biaya impor.
Apakah pemasok menanggung pengangkutan sampai pelabuhan tujuan? Siapa membayar biaya asal, asuransi, bongkar muat, dan pengeluaran barang?
Jawabannya harus tercantum jelas dalam kesepakatan, termasuk aturan Incoterms (ketentuan perdagangan internasional) yang digunakan.
Tanpa kesepakatan tersebut, biaya tambahan bisa muncul ketika barang sudah bergerak. Margin yang sebelumnya terlihat aman akhirnya tergerus.
Keempat, sepakati jadwal pengiriman dan perlindungan barang.
Importir perlu mengetahui kapan produksi selesai, kapan barang siap dikirim, moda transportasi yang digunakan, serta perkiraan kedatangan.
Periksa pula siapa mengurus asuransi, cakupan perlindungan, pengecualian polis, dan prosedur klaim.
Bayangkan sebuah perusahaan membutuhkan komponen mesin dari Inggris untuk menjaga produksi. Jika kedatangannya meleset dan tidak tersedia stok pengaman, keterlambatan pengiriman dapat mengganggu jadwal produksi dan arus kas.
Maksud saya begini. Keempat keputusan tersebut saling berkaitan. Klasifikasi memengaruhi kewajiban impor, perizinan memengaruhi kelayakan pengiriman, sedangkan pembagian biaya dan jadwal menentukan kebutuhan modal.
Karena itu, sebelum membayar pemasok, siapkan daftar barang, spesifikasi teknis, penawaran harga, rencana pengiriman, dan hasil pemeriksaan awal perizinan.
Diskusikan dokumen tersebut dengan pihak yang memahami kepabeanan dan logistik sebelum komitmen pembelian dibuat.
HSH Cargo dapat membantu importir meninjau kesiapan pengiriman, mengidentifikasi potensi kendala, serta menyusun langkah logistik berdasarkan karakter barang dan kebutuhan bisnis.
Pemasok boleh memberikan rekomendasi. Penyedia jasa logistik boleh membantu prosesnya. Tetapi keputusan komersial dan tanggung jawab kepatuhan tetap harus dikendalikan importir.
Sekarang pertanyaannya, sebelum uang muka berikutnya Anda transfer, apakah empat keputusan tersebut benar-benar sudah berada di tangan Anda?
Sebelum menerbitkan PO atau membayar uang muka, pastikan rencana impor Anda sudah diperiksa dari sisi dokumen, kepabeanan, biaya, dan pengiriman.
Diskusikan daftar barang, spesifikasi teknis, serta rencana pembelian Anda bersama tim HSH Cargo agar potensi kendala dapat diidentifikasi lebih awal.
Amankan bisnis Anda, kunjungi hsh.co.id.
