Ada satu kebiasaan yang cukup sering saya temui pada importir pemula. Supplier mengirim quotation, invoice, atau packing list. Di sana sudah tercantum HS Code. Importir kemudian berpikir, “Oke, berarti tinggal pakai kode ini untuk proses impor.”

Nah ini nih yang sering jadi awal masalah.

Secara internasional, HS memang menggunakan struktur klasifikasi yang harmonis sampai level 6 digit. Tetapi penentuan klasifikasi akhir untuk kegiatan impor tetap mengikuti nomenklatur tarif nasional negara pengimpor. Di Indonesia, pemberitahuan impor menggunakan struktur BTKI yang berlaku, dengan BTKI 2022 sebagai basis yang mulai digunakan sejak 1 April 2022. Artinya, HS Code dari supplier boleh dijadikan referensi. Tetapi jangan langsung dianggap sebagai keputusan final.

Masalahnya bukan karena supplier pasti salah. Masalahnya adalah supplier, importir, forwarder, dan otoritas bea cukai bisa melihat produk yang sama dari sudut klasifikasi yang berbeda.

Contohnya begini.

Supplier dari China mengirim sparepart mesin dan memberikan satu HS Code berdasarkan sistem klasifikasi yang mereka gunakan. Importir di Indonesia kemudian memasukkan kode tersebut ke dokumen impor. Setelah diperiksa lebih jauh, ternyata karakteristik barang, fungsi utama, material, atau penggunaannya membuat produk tersebut lebih tepat masuk ke pos tarif lain dalam BTKI Indonesia.

Di atas kertas barangnya sama. Klasifikasinya belum tentu sama. Ini yang disebut risiko HS Code Mismatch.

Dan dampaknya bisa panjang. Kode HS menentukan berbagai konsekuensi dalam proses impor, mulai dari bea masuk, pajak dalam rangka impor, sampai ketentuan larangan dan pembatasan atau lartas. DJBC juga menjelaskan bahwa perubahan klasifikasi dapat mempengaruhi tarif, fasilitas perdagangan, perpajakan, serta perizinan terkait barang impor.

Jadi kalau kode HS dari supplier ternyata tidak cocok, persoalannya bukan sekadar mengganti enam sampai sepuluh digit angka.

Ada kemungkinan perhitungan landed cost berubah. Cash flow ikut bergerak. Barang bisa membutuhkan dokumen atau izin tambahan. Shipment yang tadinya dianggap aman bisa masuk proses pemeriksaan. Dan kalau ketidaksesuaian baru diketahui setelah barang berjalan, ruang untuk melakukan koreksi menjadi jauh lebih sempit.

Yang sering dilupakan importir pemula adalah satu hal. HS Code seharusnya mengikuti karakteristik dan spesifikasi barang, bukan sekadar mengikuti dokumen supplier.

Karena itu, ketika menerima HS Code dari supplier, jangan berhenti di pertanyaan “kode ini berapa?”

Pertanyaan yang lebih penting adalah, “Barang ini sebenarnya apa?” dan “Bagaimana regulasi impor barang ini di Indonesia?”

Apa fungsi utamanya. Terbuat dari material apa. Digunakan untuk mesin atau produk apa. Apakah merupakan part khusus atau barang yang bisa digunakan secara umum. Bagaimana bentuk dan cara kerjanya. Informasi seperti ini yang membantu proses klasifikasi dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut pengalaman saya, blind spot terbesar justru muncul ketika importir merasa sudah punya “jawaban” karena supplier sudah memberikan HS Code.

Padahal supplier baru memberikan referensi saja.

Importir tetap perlu memastikan relevansinya terhadap regulasi impor di Indonesia. Forwarder dapat membantu menghubungkan informasi teknis barang dengan kebutuhan proses impor. Sedangkan otoritas memiliki kewenangan dalam penetapan klasifikasi menurut ketentuan yang berlaku. WCO (World Customs Organization) sendiri menegaskan bahwa klasifikasi final untuk impor mengikuti tarif nasional negara terkait.

Jadi cara berpikirnya perlu digeser.

Jangan menganggap HS Code supplier sebagai keputusan.

Anggap itu sebagai titik awal verifikasi.

Karena dalam impor, kesalahan yang mahal sering kali bukan terjadi saat barang sudah di pelabuhan. Kesalahannya sudah dibuat jauh sebelumnya, ketika dokumen dianggap benar hanya karena terlihat lengkap.

Satu kode yang terlihat kecil bisa memengaruhi angka yang jauh lebih besar.

Termasuk margin Anda.

Sebelum shipment berikutnya berjalan, pastikan HS Code yang diberikan supplier memang sesuai dengan karakteristik barang dan ketentuan impor di Indonesia. HSH Cargo dapat diajak berdiskusi sejak tahap awal untuk membantu melihat risiko klasifikasi sebelum berkembang menjadi masalah operasional.